Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten PALI Tahun 2025

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten PALI tahun 2025 digelar dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan tokoh masyarakat. PALI, 7 Februari 2024

Dalam sambutannya, Ahmad Jhoni, S.P., MM dari BAPPEDA Kabupaten PALI menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah partisipatif untuk mengumpulkan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan terkait prioritas pembangunan daerah dan program-program yang akan dijalankan.

Tahapan pelaksanaan RKPD telah dimulai sejak bulan Desember 2023 dan akan berlangsung hingga penetapan RKPD tahun 2025 pada bulan Juni 2024. Tahapan tersebut meliputi persiapan penyusunan, rapat koordinasi, penginputan rancangan, hingga forum konsultasi publik seperti yang berlangsung hari ini.

Selama pertemuan ini, Drs. Soemarjono, wakil bupati, menyoroti pentingnya efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan. Dia juga mengajak seluruh stakeholder untuk berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Menyikapi capaian pembangunan sebelumnya, terdapat kemajuan signifikan meskipun masih terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan bersama. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten yang mencapai 4,43% pada tahun 2022.

Beberapa prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2025 termasuk pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam penutupan acara, diingatkan lagi pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak dalam memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan RKPD tahun 2025, sehingga perencanaan pembangunan yang efektif dan strategis dapat dihasilkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten PALI.

Dr. Soemarjono juga menyampaikan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan, dengan menyoroti beberapa kendala dan tantangan yang masih dihadapi, seperti masalah infrastruktur pendukung pendidikan di beberapa daerah.

Ia menegaskan pentingnya kesesuaian program-program dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam hal ini, ia mengajak semua pihak untuk belajar dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan zaman.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan dari masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih merata dan berkelanjutan, serta sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.